AMBON- Tim Terpadu Verifikasi dan Validasi Usulan Hutan Adat di Kabupaten Maluku Tenggara, yang dibentuk dengan SK Dirjen PKTHA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan Pelaksana di daerah Badan Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Maluku Papua. Tim ini terdiri dari berbagai pihak di Kabupaten, Akademisi, Dinas Kehutanan, BPKH, maupun Pokja Perhutanan Sosial Provinsi.

Laporan yang diverval oleh UPTD KPH Kabupaten Maluku Tenggara, ,Verval meliputi 2 desa (Ohoi) yaitu Ohoi Rumadian dan Ohoi Wab. Verval dilaksanakan dengan menghadirkan masyarakat dan perangkat desa dan perangkat adat kedua desa. Setelah melakukan verval pada kedua Ohoi selanjutnya dilakukan koordinasi dengan Bupati Maluku Tenggara.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati sangat mendukung usulan hutan adat yang sedang diproses dan diharapkan tidak hanya dua desa saja tetapi bisa ditambahkan beberapa desa lain juga. Dukungan Bupati didasari atas masih kuatnya sistem adat yang dipertahankan oleh Masyarakat Hukum Adat dalam wilayah Maluku Tenggara. Hal tersebut telah didukung oleh Bupati dengan ditetapkannya SK No. 493 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kei. Berdasarkan SK tersebut maka dapat di lakukan usulan hutan adat yg terletak pada wilayah APL.***